admin
Prabowo Reshuffle Menteri Keuangan , Gantikan Sri Mulyani Indrawati
Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle kabinet dengan melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Pelantikan ini menjadi salah satu perubahan strategis dalam jajaran ekonomi pemerintahan Prabowo, sekaligus menandai arah baru kebijakan fiskal nasional.
Selain pergantian di Kementerian Keuangan, Prabowo juga mengganti sejumlah posisi menteri lainnya untuk memperkuat soliditas kabinet. Langkah ini dinilai sebagai upaya menyelaraskan visi pembangunan ekonomi yang inklusif, kuat, dan berdaulat, sesuai arah kebijakan pemerintahan barunya.
Perubahan Arah Kebijakan: Dari Pasar ke Peran Aktif Negara
Menurut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina sekaligus ekonom INDEF, Ariyo Irhamna, pergantian posisi Menteri Keuangan ini mencerminkan pergeseran ideologis dalam pengelolaan ekonomi nasional.
Ariyo menilai, selama ini terdapat perbedaan mendasar antara pendekatan Sri Mulyani dan visi ekonomi Prabowo. Sri Mulyani cenderung menekankan peran minimal pemerintah dalam pasar, dengan menyerahkan dinamika pertumbuhan ekonomi sepenuhnya pada mekanisme pasar.
Sebaliknya, Prabowo menilai pemerintah harus berperan aktif dalam mendorong pembangunan. Ia mengandalkan instrumen fiskal strategis, pembiayaan kreatif, dan penguatan peran BUMN sebagai lokomotif pembangunan.
“Pergantian ini menjadi langkah konsisten untuk memastikan kebijakan fiskal sejalan dengan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berdaulat,” ujar Ariyo.
Baca juga artikel : Presiden Prabowo Serukan Sekolah Rakyat Lebih Diperluas
Tantangan Awal Menteri Keuangan : Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Fiskal
Ariyo menyebut, prioritas utama Menteri Keuangan baru harus menggabungkan dua hal penting: memulihkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas fiskal sekaligus stabilitas sosial.
Untuk itu, ia mengusulkan beberapa langkah cepat yang bisa diambil:
- Meningkatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp75–80 juta per tahun. Kebijakan ini diyakini dapat memberikan ruang konsumsi lebih besar bagi masyarakat kelas menengah ke bawah sehingga mampu mendongkrak permintaan domestik.
- Menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 10% dengan skema 1% ditanggung pemerintah (PPN DTP). Langkah ini dapat menjaga daya beli rumah tangga tanpa menekan penerimaan negara secara drastis.
Kedua langkah tersebut, menurut Ariyo, dapat menjadi stimulus awal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memberi sinyal positif kepada dunia usaha.
Reaksi Pasar: Penurunan IHSG Dinilai Wajar
Menanggapi penurunan IHSG yang terjadi setelah kabar reshuffle mencuat, Ariyo menilai hal tersebut merupakan respons pasar yang wajar akibat ketidakpastian sementara.
“Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa penurunan IHSG saat kabinet baru dilantik bukanlah sinyal fundamental negatif, melainkan reaksi awal karena pasar butuh waktu membaca arah kebijakan baru,” jelasnya.
Menurutnya, stabilitas pasar akan kembali pulih apabila Menteri Keuangan baru mampu menunjukkan konsistensi kebijakan, menjaga disiplin fiskal, serta memberikan komunikasi yang jelas dan terukur kepada pelaku pasar.
Menteri Keuangan Jaga Disiplin APBN, Hindari Peran Sebagai “ATM” Negara
Ariyo juga mengingatkan pentingnya menjaga disiplin fiskal agar APBN tidak menjadi “ATM tanpa batas” yang bisa dicairkan untuk semua kebutuhan tanpa skala prioritas.
“Setiap kebijakan fiskal harus diukur secara hati-hati, tepat sasaran, dan terencana agar APBN tetap sehat sekaligus efektif mendukung pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Dengan demikian, kebijakan belanja pemerintah harus diarahkan pada program-program produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat daya saing industri nasional.
Harapan Baru untuk Kementerian Keuangan
Selain itu, Ariyo menekankan bahwa kunci keberhasilan Menteri Keuangan ke depan terletak pada kecepatan dan ketepatan implementasi kebijakan. Profesionalisme birokrasi di Kementerian Keuangan juga harus terus ditingkatkan agar kebijakan dapat dieksekusi secara efisien di lapangan.
Kementerian Keuangan diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi yang mampu merespons dinamika pasar secara cepat, mengelola risiko fiskal dengan cermat, dan mengeksekusi program sosial dengan tepat sasaran.
