admin
Langkah tegas diambil oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor industri ekstraktif. PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) resmi masuk dalam daftar 28 perusahaan yang izin operasionalnya dicabut oleh pemerintah pusat. Keputusan ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sumber daya alam dan dampak lingkungan yang dilakukan oleh kementerian terkait.
Menyusul penghentian izin tersebut, otoritas bursa segera mengambil langkah preventif untuk melindungi integritas pasar. Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi menetapkan suspensi atau penghentian sementara perdagangan saham INRU. Langkah ini diambil setelah adanya konfirmasi mengenai penghentian operasional perusahaan yang berdampak langsung pada kelangsungan bisnis emiten tersebut. Bagi para investor, keputusan ini menjadi sinyal buruk yang berujung pada tertahannya likuiditas modal mereka di pasar saham.
Dampak Suspensi Saham Publik dan Kerugian Finansial
Keputusan pencabutan izin ini berdampak sistemik pada para pemegang saham minoritas atau publik. Berdasarkan data terbaru, terdapat sekitar 73.974.891 lembar saham, atau setara dengan 5,32% dari total modal ditempatkan, yang dimiliki oleh masyarakat umum. Sejak BEI memberlakukan suspensi pada 17 Desember 2025, para investor tidak lagi memiliki akses untuk melakukan transaksi jual maupun beli atas aset tersebut.
Secara finansial, kerugian yang dialami publik cukup signifikan. Dengan mengacu pada harga penutupan terakhir di RTI Business sebesar Rp 590 per lembar saham, total nilai aset publik yang kini tertahan di dalam emiten Toba Pulp mencapai angka fantastis.
Perhitungannya adalah sebagai berikut:
$$\text{Total Nilai Saham Tertahan} = \text{Jumlah Saham Publik} \times \text{Harga Saham}$$
$$73.974.891 \times 590 \approx 43,6 \text{ Miliar Rupiah}$$
Nilai sebesar Rp 43,6 miliar tersebut kini dalam status tidak pasti, menunggu kepastian apakah perusahaan mampu melakukan perbaikan izin atau justru melangkah menuju delisting (penghapusan pencatatan) dari lantai bursa.
Baca Juga : Yudo Sadewa Putra Menkeu Purbaya Viral Usai Cuit Saham PWON
Alasan Pencabutan Izin dan Polemik Bencana Ekologi
Kebijakan drastis yang diambil pemerintah terhadap Toba Pulp tidak terlepas dari rentetan isu lingkungan yang membayangi operasional perusahaan di wilayah Sumatera Utara. Dalam beberapa bulan terakhir, nama perusahaan kerap dikaitkan dengan berbagai bencana ekologi di sekitar wilayah konsesinya. Hal ini memicu tekanan publik yang masif agar pemerintah meninjau kembali izin Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPH) yang dimiliki perseroan.
Sentimen negatif tersebut tercermin jelas dalam performa harga saham INRU di lantai bursa sebelum suspensi diberlakukan. Dalam tiga bulan terakhir masa perdagangannya, harga saham Toba Pulp telah merosot tajam hingga 19,73%. Penurunan ini menunjukkan bahwa pasar sudah mengantisipasi adanya risiko regulasi dan ketidakpastian hukum yang akan menimpa perusahaan akibat konflik lingkungan dan sosial dengan masyarakat adat setempat.
Pemerintah menekankan bahwa pencabutan izin ini bertujuan untuk memulihkan tata kelola hutan dan memastikan setiap pelaku industri mematuhi standar keberlanjutan yang ketat. Di bawah visi kepemimpinan yang baru, aspek ekologi dan kedaulatan lahan menjadi prioritas yang tidak dapat dikompromikan oleh kepentingan industri semata.
Pembelaan Manajemen Toba Pulp Lestari dan Risiko Operasional
Menanggapi situasi yang kian mendesak, manajemen Toba Pulp Lestari memberikan klarifikasi melalui keterbukaan informasi kepada publik dan regulator. Dalam pernyataan resminya pada Rabu (21/1/2026), perseroan menegaskan bahwa selama ini operasional mereka selalu didasarkan pada izin yang sah dan mematuhi regulasi yang berlaku.
Manajemen membantah keterlibatan langsung perusahaan sebagai penyebab utama bencana ekologi di Sumatera. Mereka mengklaim bahwa seluruh bahan baku kayu yang digunakan berasal dari pemanfaatan hutan tanaman yang berada di dalam areal PBPH perusahaan yang dikelola secara profesional. Perseroan juga mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai kelangsungan operasional industri jika pencabutan izin ini diberlakukan secara efektif dan permanen.
“Pencabutan izin PBPH tersebut berpotensi berdampak langsung terhadap pasokan bahan baku dan kelangsungan kegiatan operasional industri Perseroan,” tulis manajemen dalam pernyataan tertulisnya. Tanpa adanya kepastian izin, rantai pasok produksi pulp dipastikan akan terputus, yang pada akhirnya dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan penghentian kontribusi ekonomi di wilayah operasional.
Saat ini, masa depan Toba Pulp Lestari berada di titik nadir. Ketegasan pemerintah dalam mencabut izin menunjukkan pergeseran paradigma pembangunan, namun di sisi lain, ribuan investor ritel kini harus menanggung beban kerugian akibat aset yang tidak lagi likuid. Publik kini menanti langkah mitigasi dari BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perlindungan dana masyarakat yang tertahan di saham INRU.
