Kegagalan Tim Nasional Indonesia U-22 di SEA Games 2025 tidak hanya meninggalkan kekecewaan di lapangan, tetapi juga memicu sorotan tajam terhadap dinamika internal di tubuh federasi sepak bola tertinggi, PSSI. Sorotan utama mengarah pada dugaan dualisme atau kerenggangan pendapat antara Ketua Umum PSSI yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, dengan Wakil Ketua Umum PSSI, Zainudin Amali.

Perbedaan pendapat yang mencolok ini pertama kali terlihat dalam penentuan target medali bagi skuad Garuda Muda di ajang SEA Games yang berakhir dengan tersingkirnya Timnas Indonesia U-22 di fase grup. Peristiwa ini kemudian disinyalir sebagai indikasi adanya ketegangan yang lebih luas di jajaran petinggi PSSI.

baca artikel lainnya :

Kontroversi Target Medali Emas: Visi Berbeda Pimpinan PSSI

Timnas Indonesia U-22 datang ke SEA Games 2025 dengan beban berat sebagai juara bertahan edisi 2023. Namun, perjalanan mereka harus terhenti lebih awal setelah menelan kekalahan 0-1 dari Filipina dan hanya menang 3-1 atas Myanmar. Eliminasi terjadi karena kalah selisih agresivitas gol dari Malaysia dalam perebutan peringkat kedua terbaik.

Di tengah kekecewaan atas hasil tersebut, publik kembali mengingat perbedaan pandangan yang pernah disampaikan oleh dua pucuk pimpinan PSSI di awal turnamen. Erick Thohir, selaku Ketum PSSI dan Menpora, diketahui tidak membebani skuad U-22 dengan target medali emas yang mutlak. Pendekatan ini dinilai sebagai upaya untuk mengurangi tekanan mental pada pemain muda.

Sebaliknya, Zainudin Amali, yang menjabat Waketum PSSI, saat itu menegaskan bahwa medali emas adalah harga mati yang harus diraih oleh tim. Pernyataan Amali ini sempat menimbulkan kebingungan di mata publik dan media, seolah-olah terjadi ketidakselarasan komunikasi dan visi di antara petinggi federasi.

Menanggapi perbedaan yang menjadi perbincangan hangat tersebut, Amali kemudian memberikan klarifikasi pada Jumat (12/12), tak lama setelah Timnas Indonesia tersingkir. Ia mengklaim bahwa perbedaan target tersebut bukanlah sebuah konflik, melainkan strategi motivasi.

“Sebenarnya tidak ada perbedaan target. Pemerintah punya hitungan, PSSI menyampaikan target emas untuk memotivasi pemain. Intinya semua ingin yang terbaik,” kata Amali.

Namun, pernyataan korektif ini dinilai terlambat dan kurang meyakinkan bagi beberapa pihak, termasuk pengamat sepak bola nasional.

Analisis Pengamat: Tanda-tanda Kerenggangan yang Terbuka

Budi Setiawan, Founder Football Institute, menilai bahwa perbedaan pendapat yang disampaikan secara terbuka di hadapan publik antara Erick Thohir dan Zainudin Amali mengindikasikan adanya “kesitegangan” yang mulai sulit ditutupi di tubuh PSSI. Menurutnya, meskipun perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam organisasi, penyampaiannya harus lebih bijak agar tidak menimbulkan keraguan dan menjadi bumerang bagi kredibilitas federasi.

“Berkaca dari hasil timnas di SEA Games 2025 kami harap agar pengurus PSSI (Waketum PSSI Zainudin Amali) dapat lebih wise menyampaikan pendapat, apalagi pendapat yang berbeda dengan Menporanya yang juga Ketum PSSI,” jelas Budi Setiawan.

Ia menambahkan, “Menurut saya ada kesitegangan yang sudah tidak dapat ditutupi lagi, sehingga ada perbedaan pandangan secara terbuka di publik yang nyata terlihat.”

Budi juga menyoroti akar dugaan ketegangan ini, yang dimulai dari isu rangkap jabatan yang diemban oleh Erick Thohir. Secara historis, Zainudin Amali sendiri pernah mundur dari jabatan Menpora ketika terpilih menjadi Waketum PSSI. Keputusan Amali saat itu didasarkan pada keinginan untuk fokus penuh mengurus federasi.

“Perbedaan pandangan ini dimulai ketika Erick dicopot sebagai Menteri BUMN lalu mendapatkan penugasan baru menjadi Menpora. Banyak orang berpendapat dan berkeyakinan bahwa Erick akan mundur dari Ketum PSSI karena rangkap jabatan sebagai Menpora (seperti Amali yang mundur dari Menpora saat jadi Waketum PSSI), tapi nyatanya tidak,” papar Budi Setiawan.

Keberlanjutan Erick Thohir sebagai Ketum PSSI sambil merangkap jabatan Menpora memunculkan spekulasi dan perbandingan dengan langkah yang diambil Amali sebelumnya. Situasi ini dinilai menciptakan dinamika kekuasaan dan komunikasi yang kompleks di internal federasi.

Kegagalan Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025 kini tidak hanya menjadi catatan buruk prestasi, tetapi juga menjadi cerminan perlunya harmonisasi visi dan misi di antara para petinggi PSSI. Dualisme opini dan visi, terutama di ranah publik, berpotensi mengganggu stabilitas program jangka panjang federasi, yang seyogyanya harus solid dan terpadu demi kemajuan sepak bola nasional. PSSI diharapkan dapat segera menyelesaikan isu internal ini agar fokus utama pada perbaikan Timnas Indonesia dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi dan perbedaan pandangan.